Kamis (16 Januari 2025) – Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda DIY menggelar rapat internal untuk membahas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan rencana anggaran tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Biro Kesra Setda DIY dengan dihadiri setiap pengampu kegiatan untuk menindak-lanjuti pokok pikiran DPRD untuk kegiatan tahun 2026.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi program yang akan berjalan dengan menyusun rencana strategis, serta meningkatkan sinergi antar bagian demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kegiatan rapat internal pasca penataan kelembagaan yang telah dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 juga menjadi bagian penting dari agenda rapat ini.
Isu Strategis:
- Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah;
- Pendidikan karakter belum diperlakukan setara dengan materi pendidikan lain;
- Belum maksimalnya sistem zonasi pendidikan karena ketimpangan kualitas/mutu di setiap daerah;
- Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan;
- Masih tingginya angka penyakit tidak menular di DIY;
- Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
- Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata;
- Fasilitas pelayanan bagi jamaah haji asal DIY belum memadai;
- Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia;
- Tingkat Kemiskinan DIY diatas kemiskinan nasional
- Tingginya Ketimpangan Pendapatan di DIY
- Program Makan Bergizi Gratis (Program Nasional)
- Lansia, Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, DTKS. (Sosial)
- Reformasi Kelurahan, Posyandu, Pustu (Pemberdayaan Masyarakat)
- KDRT, POG (Gender), PPPA (Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera)
Permasalahan Kesehatan:
- Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY ;
- Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;
- Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional ;
- Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;
- Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
- Belum optimalnya penanganan pembiayaan kesehatan;
- Masih perlunya peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan patuh protokol kesehatan;
- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2016;
- Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi;
- Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;
- Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;
- Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.
- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis belum dipahami oleh pelaksana di tingkat Kab/Kota, semua masih ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional.